GELUMPAI.ID — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menanggapi anggapan yang menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara massal di Indonesia. Maman menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan banyak PHK tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
“Saya bingung, tolong narasinya jangan disebutkan banyaknya PHK. Kebetulan ada 1-2 perusahaan yang terjadi PHK dan viral. Beda loh, banyaknya PHK dengan ada 1-2-3 perusahaan tapi viral, terkesannya jadi banyak,” ujar Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, Jakarta, pada Selasa, 15 April 2025.
Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan yang menyebutkan sekitar 60 ribu pekerja kehilangan pekerjaan sejak awal tahun 2025. Data ini dihimpun oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang mencatatkan angka lebih tinggi dibandingkan laporan resmi dari pemerintah.
Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan bahwa perbedaan data tersebut muncul karena metode pengumpulan data yang digunakan oleh pemerintah berbeda dengan yang dilakukan serikat pekerja. “Data pemerintah dan data lapangan selalu berbeda. Data lapangan adalah yang dikumpulkan serikat pekerja, dalam hal ini khususnya KSPI,” katanya dalam konferensi pers pada 5 April 2025.
Sebanyak 49.843 pekerja dari 40 perusahaan yang diverifikasi oleh KSPI dan Partai Buruh diduga mengalami PHK. PHK ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Bogor, Tangerang, dan Semarang. Alasan PHK sebagian besar adalah kondisi keuangan perusahaan yang memburuk dan efisiensi tenaga kerja.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 18.610 pekerja yang mengalami PHK pada Januari-Februari 2025. Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 57,37% dari total nasional.
Sumber: Tempo
