GELUMPAI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar rapat kordinasi terkait dengan Pencegahan Pelanggaran netralitas untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 13 Juli 2023, di isi oleh materi yang disampaikan oleh Pangihutan Marpaung selaku Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN.
Materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan landasan hukum netralitas ASN, lalu terkait dengan perilaku-perilaku pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN pada saat pilkada tahun 2020.
Setelah kegiatan tersebut, Pangihutan, mengatakan bahwa tujuan pihaknya kesini untuk menjaga netralitas ASN di Banten, agar pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di pilkada sebelumnya bisa diminimalisir.
“Maksud kedatangan kami untuk mempertahankan itu (netralitas). Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ada, supaya ke depan jangan terjadi. Makanya judul kita kan pencegahan,” ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan, pihaknya terus melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan netralitas ASN ini, terkhusus dengan bawaslu, sebab menurutnya menuju tahun politik sering terjadi ASN yang balihonya bertebaran di jalanan. hal tersebut bisa menyebabkan karirnya terhambat.
“Karena kita akan melaksanakan tahun politik. Apalagi nanti di Pilkada mungkin saya lihat sudah bertebaran (Baliho). Tolonglah, supaya jangan (libatkan) teman-teman ASN. Kasian kan, nanti terhambat karirnya,” ujarnya.
Mendampingi Marpaung, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Banten, Nana Supiana, berharap para ASN tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
“Saya berharap, profesionalisme ASN di Banten itu bisa memposisikan diri, baik perilaku, kode etik, dan mematuhi semua aturan perundang-undangan. Sebab itu aja cukup, akan selamat dan pasti jadi PNS yang profesional,” tandasnya.
