GELUMPAI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku belum menerima laporan resmi terkait fenomena pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Tangerang, Banten. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi masalah ini karena wilayah laut bukan dalam yurisdiksi kementeriannya.
“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut,” ujar Nusron dalam keterangannya pada Rabu, 15 Januari 2025. Menurutnya, persoalan tata ruang hanya menjadi tanggung jawab ATR/BPN jika lokasinya berada di daratan, itupun bergantung pada kawasan yang dimaksud.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung bertindak dengan menyegel pagar tersebut. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid Yusuf, menyebut pihaknya telah memberi waktu 20 hari kepada pemilik pagar untuk membongkarnya sendiri. “Kami juga tengah menginvestigasi pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar ini,” ungkap Halid.
Sementara itu, kelompok bernama Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim sebagai penggagas proyek ini. Koordinator JRP, Sandi Martapraja, menyatakan pagar ini dibangun masyarakat secara swadaya untuk mencegah abrasi pantai. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk dari DPR dan pakar kelautan, mengingat besarnya anggaran yang diperlukan.
Spekulasi juga muncul mengenai keterlibatan proyek pengembang properti Pantai Kosambi Indah (PIK 2). Namun, Toni, perwakilan Agung Sedayu Group yang menaungi PIK 2, menepis tuduhan tersebut. “Pembangunan pagar itu sama sekali tidak berkaitan dengan kami,” katanya, Ahad, 12 Januari 2025.
Investigasi terus berlanjut, sementara masyarakat pesisir Tangerang berharap solusi yang transparan dan adil.
Sumber: TEMPO
