MSS di Haiti Bantah Isu “Gaji Tertahan”, Benarkah?

GELUMPAI.ID – Misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS) yang didukung PBB dan dipimpin oleh pasukan Kenya membantah keras isu miring soal gaji personelnya yang belum dibayarkan selama tiga bulan. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (tanggal setempat), MSS menegaskan bahwa semua petugas telah menerima hak mereka secara penuh, termasuk tunjangan bulanan.

“Seluruh personel MSS telah menerima gaji, termasuk tunjangan bulanan, dan tidak ada satu pun pejabat MSS yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana yang dituduhkan,” bunyi pernyataan itu.

Laporan dugaan gaji tertahan ini mencuat di tengah upaya MSS untuk menangani kondisi keamanan di Haiti, sebuah negara yang kini bergulat dengan dominasi geng bersenjata. Menurut PBB, sekitar 85% wilayah ibu kota Port-au-Prince kini berada di bawah kendali geng-geng tersebut. Akibatnya, lebih dari 700.000 warga Haiti terpaksa mengungsi.

Fakta dan Tuduhan yang Beredar

Dalam laporan eksklusifnya, kantor berita Reuters menyebutkan bahwa hampir 20 petugas Kenya mengundurkan diri dari MSS dengan alasan keterlambatan pembayaran dan buruknya kondisi kerja. Namun, MSS membantah keras klaim ini, seraya menambahkan bahwa Reuters tidak meminta komentar dari pihak misi sebelum berita tersebut dipublikasikan.

Reuters, di sisi lain, menyatakan tetap berdiri pada laporannya. Masalah ini menjadi sorotan karena MSS sebelumnya telah menghadapi pengawasan ketat akibat rekam jejak intervensi asing di Haiti yang dinilai tidak efektif.

Masalah Pendanaan dan Tantangan Lainnya

Misi ini juga dihadapkan pada tantangan pendanaan sejak awal. Awalnya direncanakan memiliki 2.500 personel, Kenya hanya mampu mengirimkan sekitar 400 petugas sejak Juni lalu. Stabilitas dana dari Amerika Serikat sebagai pendukung utama juga masih dipertanyakan, terlebih dengan pergantian kepemimpinan dari Joe Biden ke Donald Trump pada 2025.

Sejumlah pejabat internasional telah mendesak PBB untuk kembali meluncurkan misi penjaga perdamaian di Haiti, mengingat misi sebelumnya berakhir pada 2017 dengan catatan kontroversial. Keberadaan MSS di tengah situasi ini masih dianggap belum cukup efektif untuk menekan laju kekerasan geng yang terus meningkat.