TANGERANG, GELUMPAI.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pagedangan Tahun 2027 menjadi wadah penajaman arah pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada penguatan sektor industri, UMKM, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Camat Pagedangan, H. Ramdani, menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan memiliki peran penting dalam menyerap dan menyelaraskan aspirasi masyarakat desa agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, forum Musrenbang bukan sekadar rutinitas perencanaan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita menyatukan usulan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama pada sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan yang berorientasi keberlanjutan,” ujar Ramdani.
Musrenbang Kecamatan Pagedangan dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan DPRD, Bappeda Kabupaten, kepala desa se-Kecamatan Pagedangan, organisasi perangkat daerah, BPD, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan perempuan, hingga pelaku UMKM.
Dalam pemaparan kebijakan pembangunan, perwakilan Bappeda Kabupaten menyampaikan fokus pembangunan daerah pada penguatan industri lokal yang ramah lingkungan, peningkatan daya saing UMKM, serta pengembangan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
Sejumlah usulan strategis mengemuka dari desa-desa, mulai dari pengembangan sentra industri kecil dan UMKM, pelatihan kewirausahaan serta digital marketing, penguatan pertanian berkelanjutan, hingga peningkatan sarana irigasi dan distribusi hasil pertanian.
Hasil pembahasan dan penajaman usulan kemudian menetapkan beberapa prioritas Kecamatan Pagedangan, antara lain pengembangan UMKM berbasis lingkungan, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan, penguatan sistem ketahanan pangan, serta dukungan infrastruktur penunjang sektor industri dan perdagangan.
Ramdani menegaskan, seluruh hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan Pagedangan akan diusulkan pada Musrenbang tingkat kabupaten sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
