Dapat WTP, Namun Disebut Tidak Bertanggung Jawab

GELUMPAI.ID – Badan Pemeriksa Keuangan () Perwakilan kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada dua daerah yakni dan .

Kendati WTP, keduanya tetap didapati temuan yang bahkan disebut terus berulang setiap tahunnya. Sehingga meski WTP, kedua daerah tersebut dinilai tidak bertanggung jawab

Kepala , Novie Irawati Herni Purnama, pada saat pemberian LHP-LKPD menuturkan jika pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas konstitusional .

Baca Juga:  Hadapi Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Serang Gelar Rakor Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Perwakilan atas LKPD Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah , maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah ,” ujarnya dalam rilis, Senin (23/5).

Kendati mendapatkan opini WTP, Novie menuturkan bahwa pihaknya masih menemukan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Setidaknya, terdapat tiga permasalahan yang diungkapkan oleh Novie, yang harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga:  Ratusan Warga Palestina Terluka Akibat Bentrok dengan Tentara Israel

“Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain penganggaran Pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten belum memadai, penatausahaan Aset Tetap belum memadai dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS belum memadai,” katanya.

Rekomendasi

Komentar ditutup.

  • Gelumpai.ID All Right Reserved