“Pengembangan transisi energi di Indonesia perlu dikawal oleh masyarakat agar tidak menimbulkan masalah baru,”
“Dalam praktiknya pengelolaan energi di Indonesia masih tidak demokratis, pengelolaan energi hari ini justru merugikan masyarakat lokal secara sepihak,” ucapnya.
Hal itulah menurutnya yang saat ini tengah dilawan oleh masyarakat Padarincang dalam hal pembangunan Geothermal.
Lebih lanjut ia pun mengatakan, pemerintah dan investor tidak pernah mau mendengarkan dan mengamini apa yang diinginkan oleh masyarakat.
“Dalam aktivitasnya hari ini, mereka selalu menggunakan aparat militer untuk memuluskan rencana pembangunannya,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Aeng ini mengatakan, masyarakat Padarincang berduyun-duyun turun ke jalan meski di tengah hujan lebat, untuk mempertahankan akses utama menuju Gunung Prakasak sehingga tidak ‘diobrak-abrik’ menggunakan alat berat.
“Blokade portal ini sebagai simbol perlawanan warga terhadap mega proyek Geothermal yang akan mengancam kehidupan dan ruang hidup warga Padarincang. Portal itu akan dibongkar oleh pihak perusahaan menggunakan excavator, yang dikawal aparat militer,” tuturnya.
Aeng mengatakan, memang sempat terjadi perdebatan antara masyarakat dengan personel TNI yang berjaga
Perdebatan itu kaitannya dengan klaim adanya pendapat ahli yang menyatakan PLTPB aman, dan apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan negara.
“Ahli dan negara hanya merupakan justifikasi legalitas untuk mereka mengeruk keuntungan sebesar besarnya tanpa mempertimbangkan berbagai aspek masyarakat dan ekonomi abadi rakyat Padarincang, yang selama ini telah turun temurun menghidupi masyarakat Padarincang dari berkah dan kekayaan alam yang ada,” tuturnya.
