GELUMPAI.ID – Guna memberikan gambaran kepada para perempuan di Kota Serang tekait pentingnya partisipasi perempuan di dalam dunia politik, hukum sosial dan ekonomi, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang menggelar pembinaan pendidikan politik bagi perempuan dan lembaga masyarakat, Rabu (14/6). Kegiatan tersebut dilakukan selama 3 hari dengan mengundang sejumlah perwakilan dari organisasi perempuan Kota Serang.
Ketua KPPI Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan sejumlah materi salah satunya yaitu perempuan dalam kancah politik. Ia menyampaikan kegiatan pembinaan dan Pendidikan bagi perempuan dan lembaga masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPPI Kota Serang.
“Program dan kegiatan semacam ini sangat penting dilaksanakan, guna mendorong peningkatan partisipasi perempuan agar terlibat aktif disegala bidang,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa perempuan dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, untuk bisa lebih berperan tanpa melupakan kodratnya. Meski begitu, ia juga turut menyampaikan kaitannya keterlibatan perempuan dalam politik.
“Sebagai muslimah, saya tetap berprinsip bahwa ‘kesamaan hak baik pria maupun wanita dalam pembangunan, bukan tanpa batas. Wanita adalah wanita, pria adalah pria, wanita tidak boleh lupa kodratnya sebagai pendamping juga sebagai ibu dan disini lah keunggulan perempuan dibandingkan dengan kaum pria,” jelasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan bahwa di Indonesia merupakan negara yang paling memberikan ruang dan peluang luas bagi perempuan untuk mengembangkan diri. Tak sedikit Srikandi Indonesia yang telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Demikian pula di Banten. Hingga usia yang ke-12 tahun, Provinsi ini telah memberikan peluang yang cukup kepada kaum hawa untuk membuktikan ‘kemuliaannya’ sebagai makhluk Tuhan paling mulia,” ucapnya.
Ratu Ria mengatakan, saat ini terjadi peningkatan angka partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan. Di DPRD Banten dan DPRD Kota Serang, jumlah legislator perempuan terus meningkat yang menunjukkan bahwa perempuan terakomodir dalam jabatan-jabatan strategis.
“Bahkan di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang, para Srikandi sukses memimpin dua periode. bukan hanya menjadi pemimpin yang sukses membawa daerahnya pada kemajuan, tapi juga berhasil menjadi pemimpin yang dicintai dan disayangi oleh rakyatnya,” jelasnya.
Sebagai Ketua KPPI Kota Serang, ia berharap kedepan akan lahir dan berkembang perempuan-perempuan tangguh yang akan menjadi politikus handal dan aktor utama pembangunan di Kota Serang. Ia mengungkapkan bahwa sebagai perempuan, perlu berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah rancangan grand design peningkatan keterwakilan perempuan.
“Secara garis besar, tujuan utamanya adalah supaya perempuan indonesia ‘melek’, memiliki pengetahuan tentang politik. Pendidikan poltitik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum dan dapat dilaksanakan sejak remaja yang memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di Perguruan Tinggi,” tandasnya.
Diketahui, kegiatan pembinaan pendidikan politik bagi perempuan dan lembaga masyarakat dilaksanakan selama 3 hari yang diikuti oleh KPPI Kota Serang, Kohati Serang Raya, Kohati Dipo, Perempuan Karang Taruna Kota Serang dan Perempuan KPJ Kota Serang.
Sementara itu, Anggota KPPI Kota Serang, Heni Sulastri, mengungkapkan bahwa reformasi politik di Indonesia memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif.
“Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidak berdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegomonik dan represif,” ucapnya.
Menurutnya, pengaturan tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu. Berdasarkan data demografis menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih perempuan.
“Tapi dalam proses politik jumlah itu bukanlah jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan,” katanya.
Ia mengungkapkan, kebijakan politik sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik, segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan.
“Sehingga dengan adanya one gate policy atau kebijakan satu pintu yang digagas menteri pemberdayaan perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan,” tandasnya.