“Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov Banten secara kolektif menjadi tanggungjawab politik WH-ANDIKA,” ucapnya.
Selanjutnya, pada level penyusunan, perencanaan, dan penggunaan anggaran, TAPD khususnya Sekda dan Kepala DPPKAD, menjadi pihak yang sangat dominan kewenangannya.
“DPRD juga layak dimintai responsibility, karena Banggar turut serta dalam menyusun APBD. Maka dari itu kita juga mendesak Kejati untuk memeriksa TAPD juga DPRD Provinsi Banten,” tegasnya.
Bersama dengan Kasibat ia juga menegaskan, akan terus mengawal kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten ini.
“Kami berkomitmen akan terus berlipat ganda jika kebenaran coba di tutupi, tentunya kami akan menjadi musuh yang nyata bagi para penjahat rakyat yang melakukan korupsi uang rakyat,” tandasnya. (RED)
