Pj Gubernur Banten Al Muktabar Diadukan ke Kemendagri Oleh Aktivis, Masalahnya Karena Ini

Pj Gubernur Banten Al Muktabar diadukan ke Kemendagri lantaran dinilai telah melampaui kewenangan Gubernur menerbitkan Pergub tanpa landasan Perda/Dok. Istimewa

GELUMPAI.ID – Desakan bagi untuk mundur dari jabatannya sebagai kian santer terdengar, kali ini desakan tersebut datang dari elemen masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Jaringan Nurani Rakyat Banten.

Bahkan Jaringan Nurani Rakyat Banten mengadukan ke (), lantaran dinilai telah melanggar perundang-undangan, dan telah melampaui kewenangannya sebagai pada Jumat, 20 Januari 2023.

Hal itu bermula saat Pj Gubernur Banten menerbitkan () Nomor 45, 46, 47, dan 48 Tahun 2022, namun tidak didasari oleh () lantaran masih dalam tahap pembasan di DPRD Provinsi Banten.

Padahal secara teoritis maupun normatif, tindakan tersebut telah menyalahi kedudukan hukum peraturan perundang-undangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut perihal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

sebagai peraturan pelaksana dapat dibentuk ketika terdapat peraturan pokoknya di daerah yaitu , Perdanya kan masih dibahas di DPRD, ini malah terbit duluan Pergubnya,”

“Dalam hukum positif tidak dibenarkan mendahului ,” ujar Ade Yunus, Ketua Jaringan Nurani Rakyat Banten melalui keterangan tertulisnya pada Jumat, 20 Januari 2023.

Taufiq Solehudin
WRITTEN BY

Taufiq Solehudin

Suka menulis, tertarik jadi pendengar, namun tidak begitu minat dengan kopi | Beef soup enthusiast

Tinggalkan Balasan