Normalisasi Keadaan Pasca Pilkada, PMII Kota Serang Gelar Diskusi Publik

GELUMPAI.ID – PC PMII Kota Serang melaksanakan Diskusi Publik penyatuan persepsi Pasca PILKADA 2024, dalam kegiatan kali ini hadir sebagai pemateri yakni Kombes.Pol Sofwan Hermanto Kapolresta Serang Kota, Dr. Wasis Dewanto Kepala Badan kesbangpol Kota serang, Iip Patrudin Komisioner KPU Kota Serang dan M Syahrus Sobirin Kordinator Pusat DEMA-PTKIN Seluruh Indonesia.

Diskusi ini di hadiri oleh kader PMII se kota serang, dari tataran rayon, komisariat hingga pengurus cabang, yang bertempat di Cafe Mie Goyang Cipocok Kota serang.

Pelaksanaan kegiatan Diskusi Publik kali ini, PC PMII Kota serang bertujuan untuk bagaimana bisa kembali menyatukan persepsi setelah Pilkada2024, karena proses pemilihan kepala daerah menimbulkan gejala perselisihan antara kubu simpatisan para calon.

Pada sambutanya, Ketua Cabang PMII kota serang, Rohati, mengatakan bahwa agenda ini adalah kegiatan yang sangat positif, karena bertujuan untuk merekontruksi Nilai persatuan Pasca Pilkada2024.

“Karena gejolak politik antar kubu pasangan calon menimbulkan perseteruan, dan harapanya kita sebagai kader PMII bisa menormalisasikan keadaan yang sempat keruh pada saat Pilkada2024,” ujarnya, Kamis, 26 Desember 2024.

Kombes Pol Sofwan Hermanto juga menjelaskan dalam materinya bahwa, semangat persatuan berawal dari diri kita, dimana kita harus bisa menyudahi persoalan yang menyangkut tentang Pilihan Pilkada.

Kepala Badan Kesbangpol pun juga ikut menyampaikan pendapat dalam materinya, bahwa Nilai Nilai persatuan harus tertanam di dalam jiwa sanubari kita, agar mencegah tindakan yang dapat memecah belah keharmonisan Masyarakat.

Komisioner KPU Kota Serang Iip Patrudin menyampaikan pandanganya dalam persoalan PILKADA ini, dimana sempat terjadi nya carut marut suasan pilkada, namun perolehan angka partisipatif pemilih mencapai lebh dari 70%, terlebih tidak ada PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan PSL (Pemungutan suara lanjutan).

Dalam berjalanya diskusi, Aktivis mahasiswa yakni Syahrus Sobirin mengungkapkan bahwa, dampak pilkada ini benar benar ada nyatanya, banyak terjadi peristiwa Interpensi dan Intimidasi kepada orang orang tertentu, ini salah satu bukti bahwa proses politik berjalan tidak semestinya, dan juga menciderai hakikat demokrasi yang di mana masyarakat secara bebas untuk menentukan kepala daerah 5 tahun kedepan.***