Sektor IKNB juga menunjukkan kinerja positif, khususnya di subsektor pembiayaan, pinjaman daring, dan asuransi.
Di DKI Jakarta, piutang pembiayaan mencapai Rp92,65 triliun, dengan NPF 2,07 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya.
Sedangkan di Banten, piutang pembiayaan tumbuh 5,58 persen (yoy) menjadi Rp35,24 triliun, dengan NPF 3,24 persen.
“Untuk sektor pinjaman daring (P2P Lending), DKI Jakarta mencatat outstanding Rp12,62 triliun dari 2,65 juta rekening aktif, sedangkan Banten mencatat Rp5,98 triliun dari 1,68 juta rekening aktif,” tutur Edwin.
Pada asuransi, DKI Jakarta mengalami kenaikan premi asuransi jiwa dan umum, sedangkan di Banten terjadi sedikit kontraksi. Meski begitu, klaim asuransi di Banten masih relatif terkendali.
Sepanjang tahun 2025, OJK Jabodebek telah menangani 7.225 pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), dengan tingkat penyelesaian 87,65 persen.
Mayoritas pengaduan berasal dari sektor P2P lending dan perbankan, dengan masalah utama perilaku penagihan dan restrukturisasi kredit.
Selain itu, OJK juga menerima ribuan laporan dugaan fintech ilegal dan investasi bodong, termasuk 1.966 laporan di wilayah Banten.
Untuk memperkuat literasi keuangan, OJK telah menggelar 4.290 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 13 juta peserta di Jakarta dan Banten.
“OJK berkomitmen memperluas akses keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta lembaga jasa keuangan,” ujar Edwin.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas keuangan sebelum menerima tawaran investasi atau pinjaman.
“Masyarakat bisa mengakses informasi resmi melalui Aplikasi APPK, hotline 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau akun resmi @ojkindonesia dan @ojk_banten,” tandasnya.
