GELUMPAI.ID – Pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tengah menjadi sorotan. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai langkah ini tidak efektif dalam mitigasi bencana atau mencegah abrasi, meski sebelumnya Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim sebaliknya.
“Rasa-rasanya ada cara lain yang lebih efektif kalau kita bicara mitigasi atau adaptasi perubahan iklim,” kata Direktur Program IOJI, Andreas Aditya Salim, melalui telepon, Senin, 13 Januari 2025.
Menurut Andreas, penanaman dan pelestarian hutan bakau adalah solusi yang lebih tepat dibanding penggunaan pagar bambu. “Kalau memang tujuannya mitigasi bencana, cara seperti itu lebih baik,” lanjutnya.
Swadaya Masyarakat, Tugas Pemerintah
JRP sebelumnya menyebut pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer ini adalah hasil swadaya masyarakat pesisir untuk melawan abrasi. Namun, Andreas menggarisbawahi bahwa peran pemerintah harus lebih dominan.
“Karena pemerintah memiliki kekuatan dan kemampuan lebih untuk mengontrol, mengatur, serta menegakkan hukum,” ujarnya.
Viral dan Menuai Kritikan
Polemik semakin memanas setelah pagar laut ini viral di media sosial. Nelayan mengeluhkan bambu-bambu tersebut menjadi penghalang aktivitas melaut selama berbulan-bulan.
Koordinator JRP, Sandi Martapraja, membenarkan bahwa pagar laut itu dibangun oleh masyarakat setempat. “Pagar ini sengaja kami buat untuk mencegah abrasi,” katanya di Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025, dikutip dari Antara.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan solusi konkret meski sudah menyatakan akan menindaklanjuti pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran ini. Sementara itu, nasib ribuan bambu yang menghiasi perairan Kabupaten Tangerang masih menjadi misteri.
Sumber: TEMPO
