GELUMPAI.ID — Pakistan telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 80.000 warga negara Afghanistan telah dideportasi sejak 1 April, menjelang batas waktu 30 April untuk pengusiran kelompok migran terbesar negara tersebut dalam inisiatif yang disebut sebagai “deportasi paksa” oleh Afghanistan.
Talal Chaudhry, penasihat Kementerian Dalam Negeri Pakistan, mengatakan pada Jumat lalu bahwa tidak akan ada perpanjangan lagi untuk Rencana Repatriasi Warga Asing Ilegal yang dimulai pada akhir 2023, yang melibatkan lebih dari tiga juta warga Afghanistan.
“Kami telah memberikan instruksi yang jelas kepada semua provinsi, jika ada yang memberikan tempat seperti toko, rumah, atau ruang apapun kepada warga asing ilegal, mereka akan bertanggung jawab sesuai hukum,” ujarnya.
Warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen sah atau Kartu Warga Negara Afghanistan awalnya diminta untuk meninggalkan Pakistan pada 31 Maret, namun tenggat waktu itu diperpanjang selama satu bulan.
Pada hari Selasa, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sebuah entitas PBB, mengungkapkan bahwa Pakistan telah mendeportasi hampir 60.000 warga Afghanistan sejak awal April.
“Dengan gelombang besar pemulangan yang kini sedang berlangsung dari Pakistan, kebutuhan di lapangan meningkat dengan pesat—baik di perbatasan maupun di daerah-daerah pemulangan yang kesulitan untuk menampung jumlah besar pengungsi yang kembali,” kata Mihyung Park, kepala misi IOM di Afghanistan.
Lebih dari 1,3 juta warga Afghanistan yang memegang Kartu Bukti Pendaftaran dari UNHCR juga telah diberitahu untuk pindah keluar dari ibu kota Islamabad dan kota tetangga Rawalpindi.
Sabtu ini, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dijadwalkan mengunjungi Kabul untuk memimpin delegasi dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan pemerintah yang dipimpin Taliban.
“Pembicaraan ini akan mencakup seluruh hubungan Pakistan-Afghanistan, dengan fokus pada cara dan langkah untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama, termasuk keamanan, perdagangan, konektivitas, dan hubungan antar rakyat,” demikian pernyataan dari kantor luar negeri Pakistan.
