GELUMPAI.ID — Pemerintah Palestina menolak usulan Israel terkait mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Penolakan ini disampaikan untuk menjaga peran UNRWA dan lembaga kemanusiaan Palestina.
Kabinet Palestina mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menentang keras segala upaya yang melemahkan kerja UNRWA dan organisasi kemanusiaan lokal.
Usulan Israel dinilai melanggar prinsip kemanusiaan. Langkah ini juga dianggap bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional.
Pemerintah Palestina mengapresiasi sikap organisasi PBB dan lembaga kemanusiaan internasional. Mereka juga menolak usulan distribusi bantuan versi Israel.
Palestina mendesak komunitas internasional menekan Israel. Pembukaan jalur masuk bantuan ke Gaza yang terkepung menjadi prioritas.
Mengutip laman Middle East Monitor, Israel memblokir semua pasokan ke Gaza sejak 2 Maret. Larangan ini mencakup barang esensial untuk bertahan hidup.
Akibatnya, toko roti dan dapur umum tutup. Gudang bantuan kosong, memperparah krisis kemanusiaan.
Tim kemanusiaan PBB di wilayah pendudukan Palestina melaporkan situasi kritis. Anak-anak di Gaza mulai meninggal karena kelaparan.
Israel berupaya menerapkan mekanisme distribusi alternatif. Pusat-pusat bantuan di bawah kendali militer Israel menjadi bagian dari rencana ini.
Pendekatan ini berisiko mengecualikan kelompok rentan. Penyandang disabilitas dan lansia kemungkinan tidak akan mendapat bantuan.
Krisis di Gaza terus memburuk. Tekanan internasional diperlukan untuk memastikan bantuan sampai ke warga yang membutuhkan.
