Parlemen Korea Selatan Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon Usai Deklarasi Darurat Militer

Gelumpai.id – Ketegangan politik melanda Korea Selatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer yang kemudian dicabut hanya beberapa jam kemudian, menyusul penolakan keras dari parlemen. Langkah ini memicu serangkaian aksi protes dan tuntutan pemakzulan terhadap Yoon.

Deklarasi darurat militer yang mengejutkan ini bertujuan melarang aktivitas politik dan menyensor media, menurut Presiden Yoon, untuk melindungi tatanan konstitusi dari ancaman anti-negara. Namun, parlemen dengan cepat menolak deklarasi tersebut setelah pasukan bersenjata sempat menyerbu gedung Majelis Nasional di Seoul. Dalam sidang mendadak, 190 dari 300 anggota parlemen dengan suara bulat meminta pencabutan darurat militer.

Langkah Pemakzulan dan Tekanan Publik

Dilansir dari Reuters, enam partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada akhir pekan. “Kami tidak bisa mengabaikan darurat militer ilegal ini,” ujar Kim Yong-min, anggota parlemen dari Partai Demokrat. Protes pun bermunculan, dengan kelompok sipil dan buruh menggelar aksi lilin di pusat kota Seoul sambil menyerukan pengunduran diri Yoon.

Presiden Yoon membela keputusannya dalam pidato televisi, menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam kerangka konstitusional untuk menghadapi ancaman pro-Korea Utara. Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partainya sendiri. Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa bahkan menyerukan pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang kabarnya telah menawarkan pengunduran diri.

Protes dan Respon Internasional

Protes besar-besaran terjadi di sekitar gedung parlemen setelah deklarasi darurat militer dibatalkan. Para demonstran bersorak dan menyebut kemenangan mereka sebagai momen penting untuk demokrasi Korea Selatan. Dalam laporan Reuters, seorang pengunjuk rasa mengatakan, “Kami menang!” sembari menabuh drum di luar gedung parlemen.

Tanggapan internasional pun bermunculan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyambut baik keputusan Yoon untuk mencabut deklarasi tersebut. Ia berharap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai hukum. Sementara itu, Rusia mengaku prihatin terhadap “peristiwa tragis” yang terjadi, dan China menyebut situasi ini sebagai masalah internal Korea Selatan.