GELUMPAI.ID – Polemik APBD Provinsi Banten 2025 kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya publik digegerkan oleh temuan “pendapatan fiktif” senilai Rp1,2 triliun, kini sorotan beralih pada lonjakan pembiayaan daerah yang dinilai sangat tidak wajar
. Dari yang sebelumnya hanya Rp4,037 miliar pada tahun anggaran lalu, angka itu melonjak menjadi Rp305 miliar, naik 7.459 persen atau 74 kali lipat hanya dalam satu tahun.
Kenaikan fantastis ini terjadi justru ketika target pendapatan daerah sedang dikoreksi turun, dari Rp11,837 triliun menjadi Rp10,614 triliun, atau berkurang Rp1,223 triliun.
Secara logika perencanaan anggaran yang sehat, koreksi pendapatan semestinya diikuti penyesuaian belanja dan pembiayaan secara proporsional.
Namun, APBD Banten 2025 justru memuat peningkatan pembiayaan yang begitu drastis tanpa penjelasan memadai.
Pegiat PATTIRO Banten, Bella Rusmiyanti, mempertanyakan dari mana sebenarnya sumber dana Rp305 miliar tersebut, dan untuk apa dana sebesar itu akan digunakan.
“Apakah berasal dari SiLPA, dana cadangan, atau pos lain yang dialihkan? Tanpa penjelasan terbuka, publik tidak dapat menilai apakah pembiayaan sebesar ini benar-benar mendukung prioritas pembangunan, atau justru menjadi ruang manuver untuk pengeluaran yang tidak mendesak,” tegasnya.
PATTIRO Banten menilai lonjakan ini makin menunjukkan bahwa postur fiskal APBD Banten 2025 menjauh dari prinsip akuntabilitas dan rasionalitas.
Pembiayaan, menurut mereka, tidak boleh dijadikan cara untuk menambal pendapatan yang keliru atau menutup defisit tersembunyi akibat asumsi pendapatan yang terlalu optimistis.
Sebelumnya, PATTIRO Banten juga telah mengungkap adanya “APBD Hoax” senilai Rp1,2 triliun pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan temuan itu dinilai sebagai bukti lemahnya perencanaan APBD di Banten.
Menurut Bella, jika perencanaan pendapatan saja bisa diisi angka yang tidak realistis, maka lonjakan pembiayaan daerah ini harus benar-benar dibuka ke publik agar tidak menjadi pola berulang yang merugikan rakyat.
