PDI-P Dituding Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12%

GELUMPAI.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bukanlah inisiatif partainya. Menurutnya, kebijakan tersebut muncul melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang diusulkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan.

“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” ujar Deddy dalam diskusi bertajuk “Seni sebagai Medium Kritik Kekuasaan” di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Dinamika di Balik Kenaikan PPN

Dalam pembahasan UU HPP, Fraksi PDI-P ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) di DPR. Deddy menyatakan, saat itu kenaikan PPN disepakati dengan asumsi kondisi ekonomi, baik nasional maupun global, akan terus membaik. Namun, kondisi berubah drastis akibat lonjakan nilai tukar dolar AS dan ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tahun 2025 seperti yang disampaikan Jokowi.

“Melihat daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi sekarang, kami minta pemerintah mengkaji ulang kenaikan ini. Ini bukan soal membatalkan undang-undang, tetapi lebih kepada mempertimbangkan dampaknya untuk rakyat,” tegas Deddy.

Sindiran dari Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mempertanyakan sikap kritis PDI-P terhadap kebijakan ini. Menurutnya, kader PDI-P yang menjabat sebagai Ketua Panja, yaitu Dolfie Othniel Frederic Palit, justru mendukung pembahasan UU HPP di DPR.

“Hebat kali, kawan ini sekarang bikin konten seperti itu. Kalau memang menolak, kenapa saat jadi Ketua Panja tidak menyuarakan hal tersebut?” ujar Rahayu dengan nada menyindir.

Posisi Fraksi-Fraksi dalam UU HPP

Pembahasan UU HPP dilakukan berdasarkan surat keputusan DPR dan presiden pada tahun 2021. Fraksi yang menyetujui adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak, dengan alasan kenaikan PPN akan menghambat pemulihan ekonomi nasional.