GELUMPAI.ID – Pekerja di Inggris menempati peringkat terburuk di Eropa terkait jam kerja panjang, tenggat waktu ketat, dan keterbatasan otonomi kerja, meskipun tidak lebih produktif dibanding negara lain. Hal ini diungkapkan dalam sebuah laporan terbaru yang dirilis saat pemerintah baru dari Partai Buruh sedang merencanakan aturan ketenagakerjaan yang lebih ketat.
Dilansir dari Reuters, laporan tersebut menyebutkan bahwa tiga per lima pekerja melaporkan mengalami tenggat waktu yang ketat, sementara dua per lima harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Proporsi ini menjadi salah satu yang tertinggi di Eropa. Namun, hanya sepertiga dari mereka yang memiliki kebebasan untuk menentukan kecepatan kerja mereka sendiri.
Laporan ini disusun oleh Komisi untuk Kehidupan Kerja yang Lebih Sehat, sebuah badan yang dibentuk oleh think tank Health Foundation di Inggris dengan perwakilan serikat pekerja. Tujuan utama badan ini adalah meningkatkan kondisi kerja yang lebih baik, seperti yang diperlukan dalam legislasi ketenagakerjaan baru.
“Area yang perlu diprioritaskan saat ini adalah jam kerja panjang, intensitas kerja, dan kurangnya kontrol atau otonomi dalam bekerja,” ujar salah satu penulis laporan, Jonny Gifford, peneliti utama di Institute for Employment Studies.
Laporan ini juga melibatkan Tony Wilson, mantan kepala IES, yang kini menjadi penasihat senior di kementerian tenaga kerja Inggris sejak Oktober lalu. Namun, beberapa kalangan bisnis merasa khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah baru.
Pada Senin lalu, Konfederasi Industri Inggris memperingatkan bahwa aturan ketenagakerjaan yang lebih ketat dapat memperburuk masalah yang sudah ada akibat kenaikan tajam pajak jaminan sosial dan upah minimum. Mereka memprediksi dampaknya akan mengurangi lapangan kerja, gaji, dan investasi jangka panjang dalam ekonomi.
Sektor yang paling terdampak adalah konstruksi, transportasi, pergudangan, ritel, dan perhotelan. Bahkan di kalangan profesi seperti perawat dan guru, tekanan kerja dilaporkan sangat tinggi.
