GELUMPAI.ID – Pemerintah Kota Samarinda kembali menggiatkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) hingga ke tingkat kelurahan.
Kelompok Informasi Masyarakat sendiri merupakan suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat.
Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat secara khusus berorentasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada Diskominfo Kota Samarinda, Syamsul Anwar, mengatakan bahwa KIM sangat dibutuhkan sebagai mitra strategis pemerintah.
“Sosialisasi pembentukan KIM akan terus berlanjut hingga paripurna di 10 kecamatan dengan sasaran 59 kelurahan,” ujarnya, Sabtu 19 November 2022.
Menurut dia, saat ini KIM sudah terbentuk di dua kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir pada tahun 2019.
Kemudian, pembentukan berhenti karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kini akan dilanjutkan lagi.
Sosialisasi KIM tersebut mengangkat tema ‘Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat Melalui Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat’ dibuka Camat Loa Janan Ilir Syahrudin.
Sosialisasi diikuti para perwakilan tokoh masyarakat dari lima kelurahan, yaitu Kelurahan Harapan Baru, Rapak Dalam, Sengkotek, Simpang Tiga, dan Tani Aman.
Kelompok Informasi Masyarakat Amanat Undang-undang
Syamsul mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran KIM di kabupaten/kota sebagai media pelayanan informasi.
“KIM merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi,” katanya.
Menurut Syamsul, di setiap kecamatan perlu dibentuk KIM yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya.
KIM juga sebagai mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, serta sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.
“KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama melalui diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerja sama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan,” ucapnya.
Hal itu sesuai dengan amanat Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.
KIM Harus Bermanfaat
Menurut Syamsul, keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Pembentukan KIM di Kota Samarinda, kata dia, juga sesuai dengan tuntutan era globalisasi, di mana keterbukaan untuk memperoleh informasi mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan di era globalisasi.
Ia menambahkan, dalam Undang-Undang KIP disebutkan pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi yaitu transparansi menuju clean government dan good governance,” kata Syamsul.
Camat Loa Janan Ilir Syahrudin mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut.
“Selain pemerintah, masyarakat pun diharapkan aktif dalam berperan mendukung dibentuknya KIM,” ujarnya.
“Oleh karena itu, ibu bapak yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan yang telah diseleksi para lurah untuk mewakili kelurahan masing-masing. Harapannya bisa mendukung program ini,” ungkapnya.
