Pemerintah Fokus Atasi Masalah Tanah Demi Tekan Harga Rumah Tinggi

GELUMPAI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) tengah berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab mahalnya harga rumah di Indonesia. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mengurai masalah tersebut.

“Pokoknya gini, kita ada masalah terkait ketersediaan tanah. Kita mau nyelesaikan persediaan tanah itu, dan generalnya namanya Pak Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya,” ungkap Fahri pada Jumat (29/11/2024).

Spekulasi Harga Tanah Jadi Sorotan

Dilansir dari pernyataan Fahri, pemerintah akan menginvestigasi lebih lanjut penyebab harga tanah yang terus melambung. Ia menyoroti adanya spekulasi yang menghambat ketersediaan lahan untuk rumah murah.

“Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya namanya Pak Nusron Wahid,” tegasnya.

Ia menambahkan, penting untuk menciptakan sistem yang mampu meminimalisir spekulasi harga tanah demi mengurangi beban masyarakat, terutama dalam mengakses rumah subsidi.

Peningkatan Tata Kelola Perizinan

Selain menyelesaikan masalah tanah, pemerintah juga berfokus pada pembenahan proses perizinan yang selama ini menjadi kendala pembangunan perumahan. Fahri menyebut praktik suap dalam proses perizinan telah menjadi salah satu penyebab tingginya biaya pembangunan.

“Yang kedua itu soal perizinan. Ini juga adalah faktor yang menyebabkan biaya tinggi. Suap-menyuap, sogok-menyogok, ini harus dihentikan. Presiden sudah minta berkali-kali berhenti korupsi, berhenti terima suap,” ujarnya, dikutip dari pemberitaan resmi.

Dengan memberantas korupsi dalam sektor ini, diharapkan hambatan birokrasi dapat diminimalkan, sehingga proses pembangunan perumahan menjadi lebih efisien.

Target: Rumah yang Terjangkau bagi Masyarakat

Fahri mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan rumah bagi masyarakat menjadi semakin terjangkau. Hal ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi rakyat.