Sementara itu, aktivis Suriah yang berbasis di Washington, Mohammed Alaa Ghanem, mendesak HTS agar lebih bijak dalam menjalani transisi dan tidak memanfaatkan momen ini untuk mendominasi pemerintahan baru. Pemerintahan AS juga mengimbau agar HTS tidak mengambil alih kepemimpinan Suriah secara otomatis, melainkan menjalankan proses yang inklusif untuk membentuk pemerintahan transisi.
Pemerintah AS, melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menegaskan bahwa transisi di Suriah harus mengarah pada pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2254, yang menyarankan adanya proses yang dipimpin oleh Suriah dengan bantuan PBB. Resolusi ini juga menyerukan pemilihan umum yang bebas dan adil serta reformasi konstitusional yang inklusif.
Tantangan Inklusivitas
Sumber diplomat di Damaskus mengungkapkan bahwa HTS adalah satu-satunya faksi yang terlibat dalam pembicaraan dengan misi diplomatik asing. Salah satu diplomat menyatakan keprihatinan mengenai ketidakhadiran pemimpin oposisi politik lainnya dalam pembicaraan ini. Diplomat tersebut menekankan pentingnya menciptakan proses yang inklusif, terutama dalam hal reformasi konstitusi, yang akan menjadi ujian besar bagi HTS.
Joshua Landis, seorang ahli Suriah, mengatakan bahwa Sharaa harus segera menetapkan kekuasaan untuk mencegah kekacauan lebih lanjut. Namun, ia juga harus berupaya memperluas kapasitas administrasi dengan melibatkan teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di Suriah.
