Pemkot Serang Girang, MCP Kota Serang Melejit

GELUMPAI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang patut untuk berbangga hati. Pasalnya di tahun ini, nilai indikator MCP Kota Serang mengalami kenaikan.

Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai MCP Kota Serang sempat berada di posisi buncit se Provinsi Banten.

Namun kini, posisi Kota Serang melejit dengan berhasil menduduki urutan keempat dengan nilai indikator MCP di angka 91 se Provinsi Banten. Yang artinya dengan begitu Kota Serang dinyatakan sebagai kota dengan berintegritas tinggi.

“Kota Serang dulu pernah paling akhir nilai MCP nya se Provinsi Banten, tahun kemarin di posisi dua terakhir,”

“Namun sekarang alhamdulillah kita berada di posisi keempat, nilai kita ada di angka 91 dan kita masuk zona hijau,” ungkap Nanang Saefudin selaku Sekda Kota Serang seusai mengikuti agenda Rapat Koordinasi bersama pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 pada Selasa, 21 Maret 2023 secara daring via Zoom.

Selai itu dalam agenda rapat tersebut juga, turut membahas perihal tujuh area perubahan baik dari segi perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, termasuk manajemen ASN, masalah aset, penguatan APIP, serta pengoptimalan pendapatan.

“Dari 7 area perubahan tersebut, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dalam rangka pencegahan korupsi dan tentu dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik” ucap Nanang.

Selain itu, Nanang juga menyampaikan dari beberapa area perubahan yang sudah disampaikan, Pemkot Serang menekankan di semua area perubahan tersebut.

“Yang ditekankan di sini ada di semua area, karena kita harus betul-betul melakukan sesuai dengan perundang-undangan” Tambah nanang.

“Kalau memang gratis dan tidak ada retribusi biaya ya bisa dikatakan gratis jangan ada pungutan apa pun” tandasnya.

Sebagai informasi, Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sebuah indikator yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian program kerja pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencegahan tindak pidana korupsi.