GELUMPAI.ID – Pemprov Banten akan rutinkan reviu terhadap harga komoditas setiap minggunya. Rutinitas reviu harga komoditas dilakukan secara sustainable untuk mencegah terjadinya inflasi.
Dengan dirutinkannya reviu harga komoditas Pemerintah bisa mempersiapkan kebijakan cepat berdasarkan kondisi mingguan.
Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kemendagri dan Forkopimda, terkait dengan penanganan inflasi di Provinsi Banten.
“Saya ingin sampaikan juga dalam rangka menjaga inflasi, secara jam kerja direncanakan setiap Senin pukul 08.00 akan selalu dilakukan reviu soal inflasi,” ujarnya usai melaksanakan rapat koordinasi di Pendopo Gubernur Banten, Senin (24/10).
Menurut Al, reviu tersebut juga berkaitan dengan harga komoditas di Provinsi Banten. Menurutnya, Pemprov Banten akan melakukan reviu harga komoditas tersebut dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan.
“Aplikasi itu kan setiap saat diisi, begitu juga dengan laporan harga pasar, per pasar, misalkan pasar Rau, beberapa pasar lainnya itu mengakses ke sana. Sampai saat ini harga komoditi berdasarkan laporan itu, sinkron, tidak ada yang hal yang sangat ekstrem terjadi, seperti perbedaan data,” ucapnya.
Ia menuturkan, sebenarnya pihaknya telah melakukan reviu terhadap harga-harga komoditas secara berkelanjutan, setiap harinya pada sore hari.
Hal itu pun yang membuat dirinya merasa yakin bahwa inflasi di Provinsi Banten masih cukup terkendali.
Sementara itu, Al menuturkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi, Provinsi Banten terdapat tiga target utama intervensi inflasi.
Ketiganya yaitu beras, harga sewa rumah dan juga pangan lainnya.
Beberapa fokus area itu menurut Al, tengah diupayakan untuk dilakukan intervensi. Misalkan persoalan pangan, Pemprov Banten bersama dengan Kementerian telah melakukan program tanam cepat.
“Itu untuk bisa berkontribusi kepada pangan. Kita sudah menggulirkan tanaman cabe, tanam hal-hal yang secara teknis memungkinkan mendukung dalam rangka kita mengendalikan inflasi,” terangnya.
Al juga menuturkan bahwa pihaknya telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang dapat digunakan untuk penanganan inflasi. Meski diakui, penyerapan BTT itu masih belum maksimal lantaran memang terdapat waktu tertentu dalam pengucurannya.
“Kalau realisasi anggaran daerah kita cukup baik ya dalam rangka untuk sektor-sektor yang di luar dari BTT, bansos. Karena itu ada kriteria pelaksanaannya, jadi kita menyesuaikan ke kriteria pelaksanaan itu dalam rangka pelaksanaan dan kebutuhan,” ucapnya.
Untuk sewa rumah, menurut Al pihaknya akan coba membuka komunikasi dengan pihak pengembang yang saat ini tengah mengembangkan pemukiman-pemukiman baru, sehingga dapat membantu menekan harga sewa rumah.
“Kita coba nanti lihat apakah ini bisa dilakukan dengan umpamanya begitu banyaknya pengembang saat ini yang menggunakan 0 persen uang muka. Kalau itu berkembang, mungkin harga sewa rumah bisa ditekan gitu ya, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen rumah gitu,” tandasnya.
