GELUMPAI.ID – Insiden penembakan lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin 24 November 2025 kembali membuka luka lama konflik agraria yang tak kunjung selesai.
Peristiwa yang berulang dari tahun ke tahun ini dinilai sebagai alarm keras bagi pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap perlindungan warga di wilayah sengketa lahan.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menyayangkan insiden penembakan tersebut.
Ia menilai kejadian ini sebagai bukti nyata betapa panjangnya riwayat konflik agraria yang masih membayangi Indonesia.
“Penembakan ini sebagai puncak gunung es konflik agraria di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Irvan, penembakan yang dilakukan oleh Ricky, petugas keamanan dari PT Agro Bengkulu Selatan (ABS), bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari eskalasi konflik panjang di berbagai daerah.
Ia pun menghaturkan hormat dan duka bagi para korban dan menegaskan bahwa masyarakat kecil selalu berada dalam posisi berhadapan dengan perusahaan perkebunan.
“Kete gangan sosial di Kembang Seri, Pino Raya itu sudah berlangsung bertahun-tahun, sejak terbitnya SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425 Tahun 2012 yang memberikan izin lokasi perkebunan seluas 2.950 hektare kepada PT ABS,” ujarnya.
Irvan menjelaskan, ketegangan antara warga dan perusahaan sudah lama terjadi, terutama terkait proses penggusuran lahan yang masih berstatus sengketa.
“Warga sudah meminta untuk tidak melakukan penggusuran tetapi perusahaan tetap melakukannya sehingga memicu kemarahan warga. Jadi ada unsur kehendak secara sepihak,” katanya.
PPASDA menilai, kasus seperti ini terus berulang karena tidak ada proses penyelesaian yang adil dan difasilitasi negara.
Irvan menyebut insiden ini mengingatkan pada berbagai konflik agraria yang belum tuntas di banyak daerah.
“Insiden ini mengingatkan kita pada konflik agraria di Pulau Rempang Batam terkait PSN, konflik masyarakat adat Pakel Banyuwangi dengan PT Bumisari, konflik warga Tapanuli dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dan berbagai konflik lainnya di seluruh nusantara yang memperlihatkan ketidaksenggangan negara menjamin keadilan bagi warganya,” tegas Irvan.
