Ia menyebut pergantian rezim tidak dapat menyelesaikan masalah, sebaliknya malah membuat semakin luas dan kompleks.
“Rezim berganti masalah tidak selesai, bahkan makin meluas dan kompleks. Ini menunjukkan komitmen pada reforma agraria sejati sangat lemah, bahkan tidak ada. Apa yang terjadi di Bengkulu Selatan adalah cerminan praktik pembiaran oleh negara,” ucapnya.
Irvan juga menyoroti relasi bisnis-kuasa yang terjalin antara perusahaan, aparat lokal, hingga segelintir oknum yang memiliki akses politik.
Menurutnya, pola semacam ini menjadi akar masalah berulang. PPASDA bahkan mendesak penyelidikan menyeluruh, tidak berhenti pada pelaku penembakan.
“Jangan hanya berhenti pada petugas keamanan PT ABS sebagai pelaku penembakan. Apalagi ia hanya pekerja menjalankan perintah, yang harus diselidiki adalah pemiliknya,” imbuhnya.
PPASDA juga meminta kepolisian menelusuri kepemilikan senjata api serta memastikan perlindungan total bagi korban dan keluarganya.
Irvan mengingatkan bahwa para petani sebelumnya sudah berkali-kali mengalami teror hingga kriminalisasi. Karena itu, penanganan harus komprehensif.
Selain itu, ia mendesak Komnas HAM dan Kementerian ATR/BPN untuk bergerak cepat.
“Komnas HAM juga harus turun melakukan investigasi. Selain itu, Kementerian ATR/BPN harus bergerak cepat dan terukur terutama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya.
Ia memberikan peringatan bahwa tanpa ketegasan negara, kejadian seperti ini hanya menunggu waktu untuk kembali terulang.
“Kalau tidak ada ketegasan dan komitmen, maka tinggal menunggu waktu insiden sejenis akan terjadi di berbagai tempat yang selama ini menyimpan bara konflik agraria dan sewaktu-waktu akan meledak,” tandasnya.
