Hukum baru ini juga memperluas penegakan di ruang daring, meningkatkan denda untuk pelanggaran tergantung pada frekuensinya, memberlakukan larangan perjalanan bagi pelanggar, dan mencakup hukuman penjara jangka panjang, menurut laporan Human Rights Watch. Denda tersebut dapat sangat merugikan banyak orang Iran, mengingat ekonomi negara tersebut yang sudah terpuruk akibat sanksi dan konflik regional.
Para ahli dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat menyerukan agar undang-undang tersebut dicabut, menyebutnya sebagai “sistem komprehensif penganiayaan berbasis gender.”
Pezeshkian sendiri mengkritik undang-undang ini bulan ini, menyebutnya sulit untuk diterapkan dalam sebuah pernyataan di X dan dalam wawancara di televisi negara.
“Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu persatuan dan solidaritas masyarakat,” kata Pezeshkian. “Kita perlu berdialog dan berdiskusi tentang masalah ini.”
