Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Perburuan Rente Sektor Pangan Timbulkan Perilaku Korupsi

0

Serang, Gelumpai.ID – Perburuan rente ekonomi di sektor pangan dapat menimbulkan perilaku korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, suap atau pemerasan. Apalagi saat ini sistem administrasi yang ada masih membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry Muryanto, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Banten.

Dalam kegiatan yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten itu, Herry menegaskan bahwa sektor pangan merupakan sektor strategis. Karena, sektor pangan memengaruhi hajat hidup seluruh warga negara.

“Pangan adalah hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi adalah pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi publik. Jadi, perilaku koruptif di bidang pangan merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial warga negara,” ujar Herry di Pendopo Lama Gubernuran Banten, Kamis (8/4).

Dalam perspektif KPK, ia mengatakan bahwa perhatian atas bidang pangan menjadi keniscayaan tatkala mencermati praktik tindak pidana korupsi, maupun sistem administrasi yang masih membuka ruang korupsi.

“Presiden Joko Widodo telah meletakkan pangan sebagai bagian agenda pembangunan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.

Herry menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lima masalah umum dalam sektor pangan. Pertama, posisi petani yang amat rendah dalam rantai tata niaga pangan.

“Sebagian besar petani, khususnya petani padi, jagung, dan kedelai, yang jumlahnya mencapai 40 persen rumah tangga petani dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia, hanya memiliki lahan sekitar 0,3 hektar,” terangnya.

Kedua, belum adanya jaminan pasar untuk produk-produk pertanian lokal, yang dapat memberikan keuntungan bagi para petani. Sejumlah komoditas lokal menurutnya, terlihat sulit bersaing dengan pangan impor seperti kedelai. Ketiga, masifnya alih fungsi lahan pertanian.

“Intensitas alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian cukup tinggi. Data Kementerian Pertanian pada 2011 menyatakan sepanjang 2008-2010, laju konversi lahan sawah di Pulau Jawa sebesar 600 ribu hektar atau jika dirata-rata sebesar 200 ribu hektar per tahun. Dalam skala nasional, saat ini konversi lahan telah mencapai 100 ribu hektar per tahun,” ungkapnya.

Keempat yakni relatif tingginya angka impor produk pangan strategis. Menurutnya, impor merupakan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ketika pasokan dalam negeri tidak cukup. Namun seringkali kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan bangsa.

“Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang selalu melakukan impor besar-besaran jika terjadi kelangkaan pangan. Ada dugaan bahwa kelangkaan pangan sengaja diciptakan oleh para pemburu-rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong agar pemerintah membuka impor secara besar-besaran,” jelasnya.

Terakhir, Herry mengatakan bahwa masih belum efektifnya program subsidi pertanian menjadi permasalahan umum sektor pangan.

“Karena model kebijakan subsidi pertanian di Indonesia dilakukan dengan metode penyaluran tidak langsung kepada petani melalui produsen komoditas barang atau jasa yang disubsidi,” tuturnya.

Ia mengaku bahwa KPK telah melakukan upaya perbaikan sektor pangan, terutama terfokus pada pencegahan korupsi serta membangun sistem yang meminimalkan peluang terjadinya suap-menyuap.

“Selama beberapa tahun belakangan, KPK sudah menghasilkan kajian-kajian di sektor pangan, serta menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Presiden dan pemangku-kepentingan lainnya. Kajian KPK dilatarbelakangi adanya pengaduan atau kasus. Sehingga, perlu dilakukan pendalaman melalui kajian,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten, R. Bimo Gunung Abdul Kadir, menyatakan bahwa kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di seluruh Pemda di Banten sudah mencapai level 3. Tapi, katanya, ada beberapa hal yang masih bisa luput dalam pengawasan, sehingga sinergi dalam rangka pengawasan amat diperlukan.

“Peran APIP diharapkan berkembang, sehingga menjadi trusted advisor. APIP mengawal dari depan, bukan melakukan pemeriksaan di belakang. Hal ini memerlukan peran aktif dari APIP,” tandasnya. (RED)

Leave A Reply

Your email address will not be published.