GELUMPAI.ID – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Komisariat UIN SMH Banten menilai pemilihan umum mahasiswa (PUM) 2023 cacat aturan sehingga perlu adanya tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPU-M).
Menurut Permahi, PUM UIN SMH Banten yang digelar pada Rabu, 29 Maret 2023 itu telah menimbulkan beberapa pelanggaran, bahkan pelanggaran tersebut juga ada sebelum dilaksanakan.
Ketua Permahi Komisariat UIN SMH Banten, M Nurul Hakim mengatakan, pelanggaran yang jelas menyalahi aturan ialah adanya beberapa surat suara yang tidak terdapat foto calon.
“Adanya beberapa surat suara yang tidak terdapat foto calon mencerminkan ketidaksiapan KPU-M untuk menggelar PUM 2023. KPU-M harus bertanggung jawab atas kejadian ini,” jelasnya pada Jumat, 31 Maret 2023.
Hakim menegaskan bahwa perihal surat suara sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa (UUKBM) UIN SMH Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang PUM.
Pada Pasal 87 dijelaskan secara detail tentang surat suara yang berbunyi ‘surat suara sebagimana dimaksud di dalam Pasal 79 huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut peserta PUM.
“Jangan-jangan KPU-M sebagai penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan ini,” terangnya.
Selain itu, lanjut Hakim, terdapat pula bentuk kecurangan lain, di mana terdapat mahasiswa yang memilih di fakultas lain.
“Upaya kecurangan ini harus benar-benar diawasi oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu UIN SMH Banten harus segera menindaklanjuti siapa oknum dibalik itu,” katanya.
Hakim menuturkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi akibat lalainya penyelanggara pemilu.
“Kampus harus turut hadir dalam situasi ini terlebih bidang kemahasiswaan. Kejadian Ini mencerminkan bobroknya demokrasi ditingkat mahasiswa,” tuturnya.
Ia menegaskan, kejadian semacam ini harus menjadi evaluasi dan dijadikan pembelajaran untuk semua penyelenggara ke depan.
“Kami nilai perlu dilakukan bimbingan teknis atau semacamnya agar semua penyelenggara pemilu mahasiswa faham aturan mainnya,” tandasnya.
