Menurut laporan betanews.id, Ketua Poktan Sidodadi, Sutarmin, membantah adanya potongan sepihak dalam program tersebut. Ia menjelaskan bahwa bantuan dibagi secara merata sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
“Saya rencananya menjalankan kesepakatan awal petani, agar bantuan dibagi rata semua petani yang terdampak,” kata Sutarmin saat ditemui di Dukuh Tompe, Selasa (7/1/2025).
seebagaimana dilansir dari LambeTurah, pada Kamis (16/1), Sutarmin menjelaskan bahwa setelah banjir menyebabkan gagal panen di lahan seluas 25 hektare, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus menginformasikan bahwa akan ada bantuan puso sebesar Rp8 juta per hektare.
Informasi ini disampaikan kepada para petani, dan dari total 80 petani yang terdampak, sebanyak 33 orang diwakili untuk mengajukan permohonan bantuan.
Bantuan sebesar Rp200 juta akhirnya dicairkan pada 30 Desember 2024 dan masuk ke rekening 33 petani tersebut.
Namun, muncul perbedaan pendapat di antara para petani.
Sebagian petani menginginkan agar dana tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu Rp8 juta per hektar, sementara sebagian lainnya lebih memilih agar dana dibagi rata seperti yang telah disepakati sebelumnya. Jika dibagi rata, setiap petani akan menerima Rp2 juta.
’’Ada yang garap cuma setengah hektar tapi mendapat bantuan satu hektare, tidak sesuai sama luasan tanah aslinya,’’ sebutnya.
“Kalau begitu, tidak sesuai kesepakatan awal dan kasihan petani lain yang terdampak,” ungkap Sutarmin.
Kepala Desa Gondoharum, Kasmiran, menyatakan bahwa lahan pertanian di desanya mencakup sekitar 500 hektare, yang terdiri dari tanaman padi, tebu, dan palawija, dengan total 13 poktan.
Pada tahun 2022, lahan yang terdampak banjir dan gagal panen berada di dua dukuh, yaitu Dukuh Tompe yang dikelola oleh Poktan Sidodadi dan Dukuh Tampung yang dikelola oleh Poktan Sido Makmur. Namun, polemik terkait bantuan hanya terjadi di Dukuh Tompe.
“Total tanaman padi yang gagal panen di Dukuh Tompe itu 150 hektare, tetapi yang mendapat bantuan puso hanya 25 hektare. Niat dari Poktan Sidodadi sesuai kesepakatan awal yakni bantuan dibagi rata, tetapi petani ada yang menolak,” jelas Kasmiran.
