GELUMPAI.ID – Pilkada merupakan momentum lima tahunan untuk mendudukkan kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam pelaksanaannya, akan bermunculan para aktor yang menjual citra di forum warga layaknya penjual obat di keramaian. Bahasanya selalu menggetarkan sekaligus meyakinkan, seakan ialah sosok layak itu, figur yang selama ini dinanti warga yang menderita kemiskinan akut.
Namun, mereka itu kebanyakan bukanlah aktor baru. Mereka orang-orang lama yang juga pernah berkuasa di tempat yang sama atau berbeda bahkan berada di barisan kelompok yang tak sama sebelumnya.
Jika pun ada yang baru, bisa dipastikan berasal dari gen lama yang dikarbit melalui dinasti, atau gen oligarki yang ingin menancapkan kekuatan dari dalam. Oligarki yang mau merebut kekuasaan untuk menambah berkali-lipat besaran ekonomi yang diperolehnya.
Melalui Pilkada ini, safari politiknya orang-orang itu mulai gencar. Blusukannya hingga ke lorong-lorong yang bahkan tak pernah tersentuh pembangunan. Kemudian mereka menjanjikan berbagai isu, mulai dari kesejahteraan, keadilan dan berbagai bahasa baik lainnya.
Isu yang mereka tawarkan bukanlah hal baru. Namun mereka akan terus menjualnya selama isu itu masih menjadi kebutuhan khalayak ramai. Tak mengenal kadaluarsa.
Jika pada akhirnya kepala negara sudah memberikan instruksi untuk mendukung dan memenangkan salah satu Paslon atau aktor politik yang sudah mereka persiapkan, lalu untuk apa pilkada ini di buat?
Sebagai Pejabat Negara harus bisa menjaga netralitas, apalagi sebagai Presiden, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan untuk menstimulus kepentingan kelompok tertentu.
Mengenai netralitas pejabat negara
khususnya dalam masa pemilihan umum, undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu secara gamblang melarang pejabat publik untuk terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak netralitas.
Dengan adanya dukungan dari kepala negara ini sudah jelas-jelas pelanggaran, tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, Saya berharap kepada para pejabat negara supaya tetap menjaga integritas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik.
