GELUMPAI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,4 juta, yang mengalami penurunan Rp 4 juta dibandingkan dengan BPIH 2024 yang sebesar Rp 93,4 juta. Pembiayaan untuk BPIH 2025 akan dibagi dengan proporsi 62 persen biaya ditanggung oleh jamaah calon haji dan 38 persen oleh pemerintah.
Penurunan biaya haji ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari partai-partai politik pendukung Pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB: Kualitas Pelayanan Harus Tetap Terjaga
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hasanuddin Wahid, atau yang akrab disapa Cak Udin, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia pasti senang dengan penurunan biaya haji 2025. Namun, ia mengingatkan agar penurunan ini tidak memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan enggak boleh ikutan turun,” ujarnya. Cak Udin menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan haji tahun 2025 dan mengajak masyarakat turut serta dalam pengawasan tersebut.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi masalah yang terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya, seperti pemondokan yang terlalu penuh, kekurangan fasilitas MCK, masalah kuota tambahan, dan transportasi yang terlambat. Ia berharap agar masalah-masalah tersebut menjadi bahan evaluasi yang serius dan tidak terulang pada tahun ini.
PKS: Pelayanan Jamaah Harus Terjaga
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyambut positif penurunan biaya haji 2025. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menekankan bahwa meskipun biaya haji mengalami penurunan, pelayanan yang diberikan kepada jamaah tetap harus berkelas. “Harus dipastikan jemaah memperoleh pelayanan terbaik, harus berkelas layanannya,” ungkap Aboe.
Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, menambahkan bahwa penurunan biaya haji ini tetap patut diapresiasi meskipun tidak signifikan mengingat kondisi ekonomi yang sulit dan nilai tukar dolar yang tinggi. Ia menyebutkan, Fraksi PKS di Panja Haji DPR akan terus mengawasi kualitas pelayanan selama ibadah haji 2025 untuk memastikan standar pelayanan tidak berkurang. “Tidak boleh ada penurunan dalam pelayanan, apa pun itu,” tegasnya.
