Polisi Filipina Ajukan Kasus Pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dan Staf Keamanannya

GELUMPAI.ID – Kepolisian Filipina pada Rabu resmi mengajukan pengaduan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte dan staf keamanannya. Tuduhan tersebut mencakup penyerangan terhadap otoritas serta pembangkangan perintah dalam insiden yang terjadi di Kongres baru-baru ini.

Dilansir dari ABC News, pengaduan ini terpisah dari langkah hukum lainnya, termasuk ancaman pembunuhan yang dilontarkan Duterte terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, serta Ketua Dewan Perwakilan. Duterte mengklaim ancaman itu sebagai bentuk kekhawatiran atas dugaan plot untuk menghabisinya, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Penasihat presiden, Larry Gadon, juga telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk mencabut izin praktik hukum Duterte. Ia menyebut ancaman pembunuhan itu sebagai tindakan “ilegal, tidak bermoral, dan patut dikecam.”

Dalam konferensi pers, Duterte membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk “penindasan politik.” Ia menuding pemerintah ingin menjatuhkannya dari jabatan, membekukan asetnya, serta melarangnya bepergian ke luar negeri.

“Ini adalah bentuk penindasan dan pelecehan terhadap pernyataan yang diambil di luar konteks logis,” kata Duterte. Ia juga menambahkan bahwa rekonsiliasi dengan Presiden Marcos sudah tidak mungkin lagi. “Kami telah mencapai titik tanpa jalan kembali,” ujarnya.

Konflik antara Duterte dan kubu Marcos menjadi salah satu titik kritis dalam hubungan dua keluarga paling berkuasa di Filipina. Dikutip dari ABC News, Departemen Kehakiman juga tengah menyelidiki pernyataan mantan Presiden Rodrigo Duterte, ayah dari Sara Duterte. Rodrigo Duterte sebelumnya menyatakan bahwa hanya militer yang dapat memperbaiki korupsi di bawah pemerintahan Marcos, yang memicu tudingan penghasutan.

“Pemerintahan saat ini terpecah… hanya militer yang dapat mengoreksinya,” ujar Rodrigo Duterte. Meski demikian, ia membantah mendorong militer untuk bangkit melawan Marcos. Namun, Departemen Kehakiman tetap melanjutkan investigasi atas pernyataan tersebut.

Kasus pidana ini bermula dari keributan di Dewan Perwakilan pada akhir pekan lalu, di mana Kepala Staf Wakil Presiden, Zuleika Lopez, ditahan sementara. Lopez dituduh menghalangi penyelidikan kongres terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen di kantor wakil presiden. Ketegangan meningkat ketika otoritas memerintahkan pemindahan Lopez ke penjara perempuan, yang ditentang oleh Duterte dan stafnya. Akhirnya, Lopez dipindahkan ke rumah sakit pemerintah untuk menjalani perawatan.

Kepala Kepolisian Nasional, Jenderal Rommel Francisco Marbil, menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam demokrasi. “Tidak ada yang berada di atas hukum, terlepas dari jabatannya,” ujar Marbil. Ia menambahkan bahwa pembangkangan terhadap otoritas merusak kepercayaan publik dan tatanan hukum.

Marcos dalam pidato publik menilai ancaman Duterte sebagai bagian dari plot kriminal yang harus dihadapi. “Kami akan melawan ini dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” tegas Marcos.

Marcos dan Duterte, yang memenangkan pemilu 2022 melalui kampanye persatuan nasional, kini berselisih dalam berbagai isu, termasuk kebijakan terkait klaim teritorial China dan pendekatan terhadap perang narkoba yang kontroversial di masa lalu. Sara Duterte bahkan mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada Juni lalu dan menjadi kritikus vokal terhadap presiden, istrinya, serta Ketua Dewan Perwakilan Martin Romualdez.