Menurut Irvan, fenomena tersebut berkaitan dengan praktik ekstraktivisme yang terlalu masif dan tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (PBBL).
“Jadi saya minta pihak kepolisian Maluku Utara untuk konsisten menutup area tambang illegal di Kusubibi, tindak tegas pengusaha yang nakal,” katanya.
Tambang ilegal di Kusubibi disebut sudah berlangsung sejak 2015–2016 dan diduga memakan banyak korban jiwa.
Beberapa warga bahkan menyebut puncak tragedi kematian penambang terjadi pada Juli–Agustus 2020, dengan jumlah korban lebih banyak dari yang diberitakan media.
