PPN Naik 12 Persen: Rakyat Menjerit, Pemerintah Hadapi Kritik Keras
GELUMPAI.ID – Pemerintah tampaknya serius banget buat naikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Padahal, penolakan dari masyarakat terus mengalir deras. Bahkan, petisi yang menolak kenaikan PPN itu sudah tembus 171 ribu tanda tangan per Senin (23/12) pagi.
Inisiator petisi, Bareng Warga, bilang kalau PPN 12 persen bakal makin bikin hidup rakyat susah. Menurut dia, daya beli masyarakat saat ini aja udah lemah.
“Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis Bareng Warga.
Kenaikan ini, dikutip dari CNN Indonesia, bikin masyarakat gregetan. Soalnya, kenaikan PPN ini gak cuma ngarah ke barang-barang mewah, tapi juga barang kebutuhan sehari-hari. Bayangin, sabun, pulsa, sampai Netflix aja bakal kena dampaknya.
Barang Mewah? Ah, Gak Juga!
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya bilang kalau PPN 12 persen cuma berlaku buat barang atau jasa premium. Misalnya, beras premium, daging wagyu, hingga layanan kesehatan mewah. Tapi, realitanya? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan tarif PPN 12 persen ini bakal berlaku buat SEMUA barang dan jasa yang sebelumnya kena tarif 11 persen.
Jadi, wajar aja kalau masyarakat makin protes keras. Lantas, kenapa sih pemerintah seolah-olah menutup telinga?
Alasan di Balik Kekehnya Pemerintah
Media ekonomi menilai ada peluang buat tunda atau batalin kenaikan ini. Bahkan, aturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memungkinkan tarif PPN diubah dalam rentang 5-15 persen. Tapi sayangnya, langkah ini butuh waktu lama karena harus lewat kesepakatan pemerintah dan DPR.
Ada jalan pintas, sebenarnya, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini, langkah itu gak diambil.
“Akan jadi heroik sekali Pak Prabowo kalau menerbitkan Perppu membatalkan kenaikan tarif PPN 12 persen karena memang membebani masyarakat menengah ke bawah. Jadi akan dianggap sebagai presiden yang baik di mata masyarakat,” ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.
Sayangnya, pemerintah seperti enggan membatalkan karena takut dianggap “gak konsisten”. Selain itu, media menyebutkan kalau rencana kenaikan ini udah kacau sejak awal. Mulai dari klaim barang mewah yang gak sesuai hingga ketidaksiapan menghadapi kritik masyarakat.
Butuh Duit Buat Program Andalan
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, bilang kalau alasan utama kenaikan PPN ini adalah pemerintah butuh uang banyak buat program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tinggalkan Komentar