Gelumpai.id, Nasional – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar isu judi online segera diselesaikan. Dikutip dari Tempo.co, Prasetyo menegaskan bahwa Istana menyerahkan penyelidikan dugaan keterlibatan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Prabowo, menurut Prasetyo, menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online dan menerapkan penegakan hukum dengan tegas. Presiden telah memberi arahan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid terkait langkah penanganan kasus judi online tersebut.
Dikutip dari Tempo.co, Prasetyo menyampaikan, “Jika berkaitan dengan pemeriksaan Budi Arie, semuanya dikembalikan kepada fakta hukum dan aparat penegak hukum,” katanya usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024.
Pada Juli 2023 hingga Oktober 2024, Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo. Terbaru, Polda Metro Jaya menangkap 15 tersangka terkait kasus judi online, termasuk 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs-situs judi tersebut.
Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi menyebut keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus ini adalah bagian dari penyelidikan yang mendalam. Komisaris Besar Wira Satya Triputra, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, juga menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut pemanggilan Budi Arie terkait dugaan ini.
Sementara itu, Budi Arie mengungkapkan kesiapannya untuk diperiksa dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan bekas anak buahnya.
“Selalu siap kalau diperiksa, sebagai warga negara,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Budi juga meminta publik untuk menunggu dan mempercayakan proses hukum berjalan.
