GELUMPAI.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Inpres ini diteken pada 27 Maret 2025.
Prabowo meminta percepatan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
Langkah ini dilakukan demi mendorong swasembada pangan dan pembangunan ekonomi desa.
Dalam dokumen Inpres tersebut, pemerintah diminta mengambil langkah komprehensif.
Langkah itu mencakup pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan koperasi akan meliputi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, hingga logistik dan cold storage.
“Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tertulis dalam salinan Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
Prabowo menekankan bahwa koperasi adalah kunci pemerataan ekonomi.
Pendanaan koperasi akan berasal dari berbagai sumber.
Mulai dari APBN, APBD, APBDes, hingga sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Inpres ini ditujukan kepada 18 jajaran kementerian dan lembaga.
Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi dan UKM, hingga Menteri Keuangan.
Juga Menteri Desa, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum.
Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Digital, hingga Kepala Badan Gizi Nasional turut diminta terlibat.
Tak ketinggalan, gubernur serta bupati dan wali kota juga masuk dalam daftar penerima instruksi.
Presiden juga memberi tujuh perintah langsung kepada Menteri Koperasi.
Salah satunya adalah menyusun model bisnis koperasi di tiap daerah.
Model bisnis itu mencakup skema hubungan antara koperasi, pemerintah desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi setempat.
Prabowo meminta semua pihak aktif bersinergi.
Setiap perkembangan pelaksanaan Inpres harus dilaporkan kepada Presiden secara berkala.
