Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

GELUMPAI.ID – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer dalam sebuah pernyataan mengejutkan yang disiarkan langsung oleh YTN pada Selasa malam. Keputusan ini diambil menyusul tuduhan bahwa partai oposisi melakukan aktivitas “anti-negara” yang dianggap mengancam kebebasan dan tatanan konstitusi negara.

Dalam pidatonya, Yoon menyatakan bahwa langkah ekstrem ini diperlukan untuk melindungi Republik Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan kelompok pro-Korea Utara yang ia sebut “merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat.”

“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, membasmi kekuatan anti-negara yang hina, dan menjaga tatanan konstitusi yang bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya.

Namun, hanya beberapa jam kemudian, parlemen Korea Selatan secara dramatis memutuskan untuk mencabut deklarasi tersebut melalui pemungutan suara 190-0. Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, menyerukan pasukan polisi dan militer untuk mundur dari gedung parlemen, seperti yang dikutip dari Associated Press.

Reaksi dari komunitas internasional cukup beragam. Gedung Putih belum memberikan kecaman langsung terhadap tindakan Yoon. Namun, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya “sangat prihatin” dengan situasi yang berkembang.

“Kami memantau situasi di Korea Selatan dengan perhatian serius,” ujar Kurt Campbell, Wakil Menteri Luar Negeri AS. Ia menegaskan bahwa aliansi antara AS dan Korea Selatan tetap “kokoh” meski tengah menghadapi situasi genting.

Suasana Memanas di Parlemen dan Jalanan

Media Yonhap melaporkan bahwa pintu masuk gedung parlemen dijaga ketat oleh militer. Bahkan, aktivitas parlemen dan partai politik dikabarkan dihentikan, sementara media dan penerbit berada di bawah kendali komando darurat militer.

Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, mengecam langkah tersebut dalam sebuah siaran langsung. Ia menyebut langkah itu sebagai ancaman besar terhadap ekonomi dan demokrasi Korea Selatan.

“Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata akan menguasai negara. Ekonomi Republik Korea akan runtuh tanpa bisa dipulihkan,” ujar Lee. Ia juga menyerukan masyarakat untuk datang ke Majelis Nasional sebagai bentuk protes.