Presiden Korsel Tak Jadi Dimakzulkan, Mantan Menhan Korsel Malah Ditangkap

GELUMPAI.ID – Kejaksaan Korea Selatan menangkap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, pada Minggu (8/12/2024) atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Penangkapan ini terjadi setelah Kim dikabarkan mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu (4/12), usai terlibat dalam rencana darurat militer yang berlangsung singkat pada Selasa (3/12).

Dilansir dari kantor berita Yonhap, Kim diduga sebagai sosok utama yang mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon. Rencana tersebut menuai kontroversi, yang akhirnya menyebabkan krisis politik besar.

Sebelumnya, pada Sabtu, Presiden Yoon berhasil bertahan dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang terkait dengan usahanya memberlakukan darurat militer. Namun, pemimpin partai penguasa mengungkapkan bahwa Yoon harus mengundurkan diri setelah insiden tersebut.

Tim investigasi Kejaksaan Korea Selatan telah memeriksa Kim, yang hadir secara sukarela di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada pukul 1:30 pagi waktu setempat pada Minggu (8/12/2024). Namun, kantor kejaksaan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan ini.

Kejaksaan Korea Selatan juga tengah menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Selain itu, Kim telah dikenai larangan bepergian selama proses penyelidikan berlangsung. Polisi nasional juga melakukan penyelidikan terhadap klaim pengkhianatan yang ditujukan pada Yoon dan para menteri utamanya.

Insiden ini berawal pada Selasa malam, ketika Presiden Yoon memberikan kekuasaan darurat kepada militer untuk menindak apa yang ia sebut sebagai pasukan anti-negara dan oposisi politik yang menghalangi pemerintahannya. Namun, keputusan tersebut dibatalkan enam jam kemudian setelah parlemen Korsel menentang keras pengepungan militer dan polisi. Parlemen memberikan suara bulat untuk menolak keputusan Yoon.

Pernyataan darurat militer ini membawa Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama AS, ke dalam krisis politik terbesar yang mengancam reputasi negara tersebut sebagai contoh sukses demokrasi.