GELUMPAI.ID — Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Hamas untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Langkah ini diambil untuk menjawab keraguan internasional tentang peran PA di tengah situasi kritis kawasan.
Abbas menyampaikan hal tersebut dalam rapat Dewan Kepemimpinan Palestina, di mana ia diperkirakan akan menunjuk penerusnya pekan ini.
Desakan ini datang di tengah tekanan dari kekuatan Barat dan Arab yang meragukan kemampuan PA memainkan peran jangka panjang dalam upaya perdamaian.
Dilansir dari Middle East Monitor, Abbas sebelumnya pernah meminta Hamas menyerahkan pasukannya ke PA, tetapi tidak sejak perang Gaza meletus.
Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, memicu balasan militer keras dari Israel.
Menurut data Israel, Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 warga dalam serangan tersebut.
Namun, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank Israel justru membunuh banyak dari 1.139 tentara dan sipil yang sebelumnya diklaim sebagai korban Hamas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari otoritas kesehatan setempat, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 orang dan menghancurkan sebagian besar Gaza.
Upaya diplomatik untuk merancang masa depan Gaza berfokus pada mengesampingkan Hamas, tetapi Israel juga menolak peran PA.
“Hamas harus menyerahkan tanggung jawab Gaza dan senjatanya kepada Otoritas Palestina serta bertransformasi menjadi partai politik,” tegas Abbas.
Hamas, yang mengusir PA dari Gaza dalam perang saudara 2007, menolak seruan AS dan Israel untuk meletakkan senjata.
Abbas berbicara di hadapan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang diakui PBB sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Ia telah memimpin sejak 2004 setelah wafatnya Yasser Arafat, tetapi selama ini enggan menunjuk pengganti.
Seperti dilaporkan oleh Middle East Monitor, negara-negara Arab mengusulkan rencana pascaperang di mana Gaza sementara dijalankan oleh sebuah komite sebelum dikembalikan ke PA. AS, UE, dan monarki Teluk mendesak reformasi PA sebagai syarat pendanaan rekonstruksi Gaza.
