GELUMPAI.ID — Proses hukum terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon Hee, semakin berkembang. Yoon dijadwalkan menghadiri sidang pertama terkait tuduhan pemberontakan pada Senin ini.
Yoon, yang terindiktasi pada 26 Januari atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer, akan menghadiri sidang perdana di Pengadilan Distrik Seoul pada pukul 10 pagi. Kehadirannya wajib, karena terdakwa harus hadir dalam sidang pidana.
Pengadilan telah meningkatkan langkah-langkah keamanan terkait kemungkinan adanya aksi protes di sekitar gedung pengadilan. Yoon diperkirakan akan memasuki gedung melalui area parkir bawah tanah demi alasan keamanan.
Media dilarang untuk mengambil foto Yoon di ruang sidang, yang berbeda dengan proses hukum terdahulu di mana pers dapat meliput sebagian jalannya sidang presiden sebelumnya.
Yoon, yang kini terjerat kasus pemberontakan, menghadapi ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai dengan hukum pidana. Meski Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan pemakzulannya pada 4 April dengan mengakui ketidakberesan deklarasi darurat militer, keputusan tersebut tidak serta merta menjamin vonis pidana.
Sidang pertama ini akan mendengarkan kesaksian dari Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok serta Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, yang sebelumnya menyatakan menentang deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Beberapa pejabat militer yang dikerahkan ke Majelis Nasional selama darurat militer dan diduga menerima perintah untuk mengusir anggota parlemen juga diharapkan memberikan kesaksian.
Pengadilan juga diperkirakan akan mempertimbangkan apakah sidang Yoon akan digabungkan dengan kasus terkait yang melibatkan tokoh-tokoh penting di balik deklarasi darurat militer, seperti mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang telah didakwa atas keterlibatannya dalam pemberontakan.
Dengan Yoon yang kini kehilangan kekuasaan politik, jaksa diperkirakan akan mempercepat penyelidikan terhadap istrinya, Kim Keon Hee.
Selama hampir tiga tahun masa jabatan Yoon, serangkaian skandal politik yang melibatkan istrinya, termasuk tuduhan intervensi pemilu dan korupsi, mendapat sorotan publik yang intens. Namun, penyelidikan berjalan lambat selama Kim menjabat sebagai ibu negara.
