Protes di Georgia Berlanjut, 40+ Orang Dirawat di Rumah Sakit Akibat Keputusan Pemerintah Hentikan Negosiasi EU

GELUMPAI.ID – Protes besar yang berlangsung malam ketiga di ibu kota Georgia, Tbilisi, berakhir dengan 44 orang dirawat di rumah sakit, setelah pemerintah mengumumkan penangguhan negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa. Protes yang melibatkan puluhan ribu orang ini terjadi pada Sabtu malam, dengan demonstran melemparkan batu dan menyalakan kembang api, sementara polisi menanggapi dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Sebuah boneka yang menggambarkan pendiri partai penguasa Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili, juga dibakar di depan gedung parlemen.

Dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Georgia pada Minggu, 27 pengunjuk rasa, 16 polisi, dan satu pekerja media terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Perdana Menteri Irakli Kobakhidze mengingatkan bahwa “setiap pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman yang tegas.”

Kobakhidze juga menanggapi kritik dari Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan mereka akan menghentikan kemitraan strategis dengan Georgia, mengutuk keputusan pemerintah untuk menghentikan upaya aksesi Uni Eropa. Kami akan menunggu pemerintahan baru dan membahas semuanya dengan mereka, tambah Kobakhidze.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Komisaris Perluasan Marta Kos menyatakan keprihatinan atas keputusan tersebut, yang mereka anggap sebagai perubahan besar dari kebijakan pemerintahan Georgia sebelumnya dan aspirasi Eropa mayoritas rakyat Georgia.

Protes ini dipicu oleh kemenangan kontroversial Georgian Dream dalam pemilu 26 Oktober yang dianggap sebagai referendum terkait aspirasi Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Oposisi menuduh pemilu tersebut curang, dengan campur tangan Rusia yang ingin menjaga pengaruhnya di Georgia. Presiden pro-Barat Georgia, Salome Zourabichvili, menyatakan negaranya semakin menjadi negara quasi-Rusia , dengan Georgian Dream mengontrol institusi utama.

Georgia mendapat status calon anggota Uni Eropa pada Desember 2023 dengan syarat memenuhi rekomendasi blok tersebut, namun aksesi dihentikan dan dukungan finansial dipotong setelah disahkannya undang-undang pengaruh asing yang dianggap merugikan kebebasan demokrasi.