GELUMPAI.ID – Rencana pemerintah membangun sekolah rakyat dan sekolah unggulan menuai sorotan tajam. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menganggap kebijakan ini menghidupkan kembali kesenjangan kasta dalam dunia pendidikan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan dua jenis sekolah tersebut berpotensi menciptakan eksklusivitas berdasarkan kelas sosial-ekonomi. “Ini mirip kebijakan pendidikan era kolonial. Ada sekolah untuk penjajah, ningrat, pribumi, dan rakyat. Kita ini sudah merdeka, kenapa harus kembali pada sistem itu?” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.
Inklusivitas Pendidikan Jadi Sorotan
JPPI juga mengkritik langkah pemerintah yang dianggap menyimpang dari pendidikan inklusif yang dicanangkan era Presiden Joko Widodo. Menurut Ubaid, pendidikan inklusif adalah warisan penting yang menjamin akses pendidikan setara bagi semua kalangan. Namun, konsep ini berpotensi tergeser dengan hadirnya “sekolah rakyat” untuk keluarga miskin ekstrem dan “sekolah unggulan” bagi siswa berprestasi.
Rencana Pemerintah: Sekolah Rakyat dan SMA Unggulan Garuda
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sekolah rakyat masih dalam tahap konseptualisasi. Konsep asrama sedang dipertimbangkan agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan dengan dukungan penuh. “Mereka yang termarjinalkan dan merasa minder di sekolah umum akan mendapat lingkungan pendidikan yang memadai,” ungkap Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan SMA Unggulan Garuda akan mendatangkan guru luar negeri untuk membekali siswa dengan wawasan global. Target pemerintah hingga 2029 adalah menghadirkan 40 sekolah unggulan di berbagai wilayah Indonesia.
Reaksi dan Tantangan
Kebijakan ini memancing debat publik, terutama soal kesetaraan akses pendidikan. JPPI menyoroti potensi diskriminasi serta tantangan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah umum.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat inklusif, bukan eksklusif. Kebijakan ini malah memperkuat segregasi pendidikan yang sudah berlangsung sejak era kolonial,” tegas Ubaid.
