Ia juga menyarankan optimalisasi BUMD di sektor air bersih, energi, dan pariwisata, hingga pemanfaatan aset daerah yang menganggur melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Kenaikan PBB-P2 drastis, katanya, bisa menimbulkan efek kejut (tax shock).
“Memaksakan kenaikan PBB-P2 secara drastis, berpotensi menciptakan efek kejut (tax shock) yang bisa memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang memang sudah mengalami penurunan secara signifikan,” tegas Handi.
Tak hanya itu, risiko lain yang mengintai adalah resistensi publik dalam bentuk protes, tunggakan pajak, gugatan hukum, bahkan gejolak sosial.
Iklim investasi properti dan sektor konstruksi pun bisa terguncang jika kebijakan tak dibarengi peningkatan layanan publik.
“Risiko yang lebih serius adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ketika pajak naik tanpa transparansi penggunaan, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan pajak secara sistemik dan mempersulit target pendapatan di masa depan,” katanya.
Handi mengajak agar semua pihak duduk bersama mencari jalan keluar. Tak hanya itu, ia meminta agar semua pihak yang terkait memiliki fokus utama menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
“Kami mengajak semua pihak menahan diri dan membicarakan persoalan ini dengan bijak dan solutif, DPRD, Pemda dan Pemerintah Pusat harus mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat luas harus menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan,” tandasnya.
