Keempat, membangun skema kemitraan yang adil antara petani dan industri pengolahan singkong, termasuk model kontrak harga jangka panjang yang transparan.
“DPN TMI tidak akan membiarkan petani singkong yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional menjadi korban dari harga pasar yang tidak adil. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung petani kecil,” tegasnya.
Ia menyampaikan, di sini peran Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menerbitkan larangan impor tepung tapioka sangat dinantikan.
Dengan dibatasinya keran impor tepung tapioka, industri menyerap singkong petani sesuai harga acuan Rp 1.350 per kilogram.
“DPN TMI berharap secepatnya larangan terbatas diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan harga yang telah ditetapkan,” terangnya.
Don menekankan bahwa harga singkong dibawah Rp1.350 per kilogram sudah membebani petani, apalagi kalau dibawah Rp1.000 per kilogram sudah pasti biaya produksi saja tidak kembali.
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah berswasembada pangan dan melindungi petani.
“Perlindungan disini paling utama adalah kesejahteraan petani melalui harga yang adil tanmpa membuat pelaku usaha/industri singkong dalam negeri terbebani, artinya mereka tetap beroperasi dengan baik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Don meminta agar komitmen Presiden Prabowo dalam rangka swasembada pangan dan melindungi petani ini diterjemahkan dengan baik khususnya oleh Menteri Pertanian.
“Kami di DPN TMI melihat komitmen Priseden Prabowo terhadap petani dan pertanian sangat baik dan ini diterjemahkan dengan baik pula oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang berkomitmen melindungi petani singkong lokal,” ucapnya.
Ia mengulas pernyataan pemerintah melalui Wamentan yang menginginkan kualitas singkong petani baik serta kuantitasnya juga bertambah.
