Ia bahkan menyebut, kondisi itu bagaikan dinding kaca yang membatasi ruang gerak perempuan di panggung politik.
“Tantangan perempuan dalam pemilu tak hanya pada regulasi tetapi juga budaya patriarki yang mengekang, minimnya dukungan finansial dan struktur politik, serta stigma sosial yang masih menempel kuat: politik itu bukan dunia perempuan,” tandasnya.
Dalam kesempatan lain, Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Quin Pegagan, menegaskan bahwa affirmative action bisa dijadikan landasan hukum sekaligus gerakan untuk memperkuat peran perempuan, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun pemimpin di lembaga eksekutif dan legislatif.
“Perlu penguatan kembali kesadaran semua pihak terhadap kesetaraan gender,” katanya.
Quin juga menyoroti pentingnya literasi politik di kalangan perempuan muda agar tidak mudah terjebak pada politik identitas maupun disinformasi.
“Organisasi masyarakat seperti DPD SERINDO Bengkulu dan KOPRI PMII Kota Bengkulu harus konsisten mendorong terciptanya lingkungan demokrasi yang setara, dimana perempuan dapat tampil sebagai pengambil keputusan,” tegasnya.
Kegiatan ini sendiri disambut antusias peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Banyak di antara mereka yang menyebut webinar ini memberi pandangan baru untuk terus mengawal keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
Melalui forum ini, penyelenggara berharap akan lahir sebuah gerakan kolektif yang mampu memperkuat posisi perempuan dalam demokrasi Indonesia, tidak hanya sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek yang aktif menentukan arah bangsa.
