“Belum adanya satuan tugas (satgas) yang konsen menangani hal tersebut, sehingga pengaduan yang sangat minim dan informasi kepada masyarakat yang tidak terpublikasi ini menjadi salah satu bentuk bagaimana persoalan perempuan dan anak di kota serang belum bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Terakhir, pengelolaan parkir yang dinilainya kurang maksimal yang seharusnya bisa menjadi penopang dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.
“DPC GMNI serang memandang perlu adanya perubahan sistem parkir dari manual menjadi digital, ini salah satu upaya untuk memberantas pungli-pungli di kota serang sehingga bisa meningkatkan PAD Kota serang,” tutup Dadang.
ada enam tuntutan yang disuarakan kepada Walikota-Wakil Walikota Serang, antara lain :
Kesatu, Tingkatkan pendidikan di Kota Serang.
Kedua, optimalisasi digitalisasi, khususnya pada sistem pengelolaan parkir
Ketiga, Bentuk satgas untuk perlindungan perempuan dan anak.
Keempat, Tingkatkan lapangan pekerjaan.
Kelima, Perbanyak PJU di Kota Serang.
Keenam, Kelola transportasi umum oleh pemerintah Kota Serang.
