Kemudian, Ketua PKC PMII Banten, Wina Setiawati, mengkritik aspek inklusivitas kebijakan pemerintah daerah.
“Delapan program unggulan ini tidak inklusif. Anak dan perempuan belum benar-benar menjadi prioritas dalam desain maupun implementasi kebijakan,” ungkapnya.
Perwakilan DPD GMNI Banten juga menyoroti persoalan kemiskinan sebagai tantangan struktural.
“Kemiskinan masih menjadi penghambat utama akses pemuda terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, seluruh pimpinan Cipayung Plus Banten yang hadir bersepakat akan menyampaikan hasil dialog secara langsung kepada Gubernur Banten, Andra Dimyati.
Para ketua Cipayung plus akan membawa rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa agar kebijakan pembangunan lebih berpihak pada generasi muda.
Sebagai penegasan, forum ini akan terus mengawal implementasi program pembangunan agar lebih responsif terhadap isu kepemudaan di Provinsi Banten.
