GELUMPAI.ID — Pemerintah mencatat penerimaan pajak netto sebesar Rp 322,6 triliun hingga akhir Maret 2025.
Angka ini baru mencapai 14,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak anjlok 18,10%.
Tahun lalu, dalam tiga bulan pertama, penerimaan pajak tercatat Rp 393,91 triliun atau 19,81% dari target Rp 1.988,88 triliun.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tren penerimaan pajak mulai membaik.
Ia menyebut penerimaan pajak secara bruto tumbuh 9,1% secara tahunan pada Maret 2025.
“Kalau kita lihat pada Maret penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13% bulan Januari, Februari minus 4% ini sekarang sudah positif 9,1%. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” ucap Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Jakarta, dikutip Rabu (9/4/2025).
Sri Mulyani kemudian membandingkan rata-rata penerimaan pajak bruto dari Desember hingga Maret tahun ini dengan periode yang sama tiga tahun sebelumnya.
Hasilnya, tahun ini mencatat angka rata-rata Rp 179,7 triliun.
Lebih tinggi dari tiga tahun sebelumnya yang hanya Rp 174,2 triliun, Rp 167,1 triliun, dan Rp 146,1 triliun.
“Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track, karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan, tidak,” tegasnya.
Ia juga membela desain APBN yang menurutnya tetap disiplin dan berkelanjutan meski banyak program baru dari Presiden.
“Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik,” tambahnya.
Ke depan, Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak akan makin kuat.
Alasannya, reformasi besar-besaran di sistem pelayanan perpajakan sudah berjalan, termasuk penerapan sistem Coretax DJP.
