“Jakarta memiliki anggaran Rp91,2 triliun, tahun depan menjadi Rp94 triliun, pasti semua orang tergiur. Untuk itu, pengelolaan (anggaran) menjadi bagian dari sikap antikorupsi sebab sikap antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyentil secara halus para kepala daerah agar tidak bangga saat tertangkap KPK.
“Kedepannya, saya berharap dan mendoakan terutama bagi semua kepala daerah, tidak ada yang ketika tertangkap itu bahagia,” ucapnya.
Jakarta sendiri sudah menjalankan beragam inisiatif, mulai dari kampanye antikorupsi, sosialisasi ke BUMD, sampai bimbingan teknis fraud risk assessment.
Dorong Sistem Pencegahan yang Terintegrasi
Kegiatan ini juga jadi ruang curhat strategis buat membahas potensi penyimpangan dalam kebijakan efisiensi belanja daerah. Terutama menjelang perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2025.
KPK menekankan pentingnya penggunaan MCSP sebagai alat deteksi dini risiko benturan kepentingan. Kepala daerah juga diingatkan untuk tertib melaporkan LHKPN, mengembangkan pengendalian gratifikasi, dan mengaktifkan penyuluh antikorupsi (PAKSI & API) di wilayahnya masing-masing.
Dengan sinergi KPK dan pemda, diharapkan agenda pemberantasan korupsi makin kuat di daerah, sehingga pelayanan publik bisa lebih efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Korsup Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, serta Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha. Hadir pula seluruh jajaran kepala daerah, ketua DPRD, sekda, dan inspektur daerah dari enam provinsi yang ikut serta.
